Waduuh!!! 35.249 PNS Daerah Siap-siap Dimutasi

BERITAPNS.COM- Assalamualaikum wr..wb

salam sejahtera buat sobat PNS dimanapun berada.

Berita terbaru untuk para PNS ada 35 ribu PNS Daerah yang siap dimutasi, simak beritanya....

Pemerintah tampaknya belum puas dengan tata kelola ASN saat ini. Buktinya, KemenPAN-RB tengah bersiap melakukan redistribusi atau mutasi. Pengalihan PNS ini ada yang dari provinsi ke kabupaten/kota, kabupaten/kota ke provinsi maupun pusat. 

Untuk tahap awal, sebanyak 35.249 PNS daerah yang dimutasi. Bahkan, menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, 35.249 PNS daerah ini sudah ditetapkan SK pengalihan sesuai jenis urusan (jabatannya). Pelaksanaannya sudah mulai berjalan begitu SK ditetapkan. “35.249 PNS yang dialihkan ini baru tahap awal saja. Mestinya lebih banyak dari jumlah tersebut karena baru tujuh provinsi yang mengajukan dan siap dilakukan redistribusi pegawai," terang Tumpak kepada JPNN (Grup Manado Post), Selasa (19/4). 

Menurutnya, kebijakan pengalihan status PNS daerah (kab/kota ataupun provinsi) harus secepatnya dilakukan untuk efisiens dan memaksimalkan fungsi pegawai yang selama ini banyak ‘nganggurnya’. Kebijakan ini memang akan berimbas pada banyaknya kontroversi di kalangan PNS maupun pemda.? Baik PNS bersangkutan yang menolak dimutasi serta instansi pemda yang ditinggalkan.

 “Pemda dan masyarakat harus tahu, pengalihan PNS daerah (kab/kota dan provinsi) sebagai dampak UU 23/2014 tentang Pemda. Itu sebabnya, BKN telah mengeluarkan enam Perka (Peraturan Kepala) terkait pelaksanaan pemindahan status PNS ini. 

Salah satu indikator mutasi ASN ini, yakni rasio antara belanja pegawai dan jumlah pegawai. Dari 15 kabupaten/kota di Sulut, ditambah provinsi, ada tiga kota yang berpeluang ASN-nya dimutasi ke dearah lain. Dan, ada 14 daerah yang berpeluang menerima ASN dari daerah lain .

Tiga daerah di Sulut yang berpeluang memutasi karena rasio belanja pegawai dan jumlah pegawai sudah melebihi 50 persen. Sementara daerah lainnya, terlihat masih sangat kekurangan tenaga pendidik (Bolsel dan Boltim) dan kekurangan tenaga kesehatan hampir semua daerah. Terkait hal ini, Gubernur Olly Dondokambey SE menuturkan, dalam waktu dekat akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota untuk membahas keberadaan pegawai saat ini, serta kebutuhan pegawai di kabupetan/kota yang kurang.

 “Ya. Saat ini, tenaga medis, dokter, perawat, dan guru masih kurang. Karena, belum ada penerimaan, maka redistribusi pegawai perlu dilakukan. Sehingga, pelayanan ke masyarakat akan lebih maksimal lagi,” ujar Olly. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh mengatakan, soal redistribusi pegawai ini akan dibahas dulu. “Memang di Sulut masih kurang pegawai. Buktinya, ada jabatan struktural yang belum terisi, sehingga ada guru-guru yang pegang jabatan. Namun, semuanya sementara dikaji. Akan banyak pertimbangan nantinya,” tutur Suluh. 

Sebelumnya,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, saat berada di Manado, lalu, mengatakan penerimaan CPNS itu sifatnya nasional. Dan, saat ini, penerimaan CPNS untuk jalur umum masih belum ada. Yang ada, baru jalur kedinasan. “Itulah sebabnya, redistribusi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai wajib dilakukan. Agar, tidak perlu ada penambahan pegawai baru. Saat ini, jumlah pegawai kita berlebihan. Tak ada kekurangan sebenarnya. Yang ada, distribusinya yang tidak merata ,” kata Yuddy.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan data APBD 2016, masih ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang proporsi belanja pegawainya di atas 50 persen dari total APBD. “Sebagai contoh di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa rasionya sudah mencapai lebih dari 50 persen,” ungkapnya.

 Proporsi ini, kata Yuddy, tentu tidak sehat jika dikaitkan dengan kebutuhan belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha. “Terhadap hal ini saya meminta agar Pemda segera melakukan penataan manajemen SDM aparatur yang selaras dengan hasil audit organisasi, yang nantinya diikuti langkah redistribusi ASN. Agar, belanja pegawainya bisa dikurangi atau bisa dikendalikan. Apalagi, Pemda yang proporsi belanjanya berada di atas 50 persen,” tegasnya - 

Sumber: Manadopostonline.com

Demikian informasi mutasi PNS daerah di atas, semoga bermanfaat.